Mata kuliah ini mengkaji pemahaman terhadap prinsip dan konsep analisis dampak lingkungan, mempertimbangkan aspek fisik-kimia, ekologi, sosio-ekonomis, sosial-budaya dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap kelayakan dari teknis dan ekonomi suatu rencana kegiatan, keterlibatan masyarakat tetap diperlukan, sehingga berbagai saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dapat dipertimbangkan dan dikaji dalam studi AMDAL. Mahasiswa berlatih untuk membuat dokumen seperti UKL, UPL, SPPL, yang menjamin bahwa usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin tetapi belum memiliki dokumen AMDAL dapat berjalan tanpa merusak lingkungan hidup. Materi ini disajikan dalam bentuk teori, diskusi, tugas proyek dan presentasi.

1. Jujur, mandiri dan bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan kajian AMDAL sebagai bentuk peduli lingkungan untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

2. Memahami peraturan, prinsip, konsep, dan metode AMDAL

3. Merancang proyek perbaikan lingkungan berdasarkan kajian AMDAL

4. Mampu membuat laporan tentang kajian AMDAL di lingkungan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan

1. Dokumen AMDAL 2010. Pembangungan Jalan Lingkar Barat Kota Surabaya.

2. Dokumen AMDAL Pembangunan Permukiman

3. Dokumen AMDAL Pembangunan Industri

4. Fandeli, C. 2007. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Prinsip Dasar dan Pemanfaatannya dalam Pembangunan . Yogyakarta: Liberty.

5. Kepka Bapedal 056/1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting

6. Kepka Bapedal 299/BAPEDAL/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL

7. Kepka Bapedal Kep-124/12/1997 tentang Panduan Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL

8. KepkaBapedal 08/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL

9. Kepmen LH 45/2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

10. Kep GubJatim 188/218/KPTS/013/2011 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Jawa Timur

11. Lisensi Komisi Penilai AMDAL Provinsi dari Gubernur Jawa Timur Nomor 660/3690/217.1/2011 tanggal 1 April 2011

12. Permen LH 08/2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL

13. Permen LH 11/2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL

14. Permen LH 05/2008 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

15. Permen LH 22/2009 tentang Tata Laksana Registrasi Kompetensi Bidang Lingkungan

16. Permen LH 24/2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL

17. Permen LH 25/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai AMDAL

18. Permen LH 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

19. Permen LH 13/2010 tentang UKL-UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

20. Permen LH 14/2010 tentang Dokumen LH bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen LH

21. Permen LH 15/2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai AMDAL

22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tgl. 26 April 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilegkapi UKL-UPL

23. PP 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

24. Surat Menteri Lingkungan Hidup No. B-5362/Dep.I-1/LH/07/2010 tgl. 19 Juli 2010 tentang Penyampaian Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan UKL-UPL

25. Surat Menteri Lingkungan Hidup No. B-7797/Dep.I/LH/10/2010 tgl. 12 Oktober 2010 tentang Penyampaian Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan UKL-UPL di Bidang Perindustrian

26. Sutarno, F.G. 2010. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

27. Undang-undang No.23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan

28. UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

29. Dokumen SPPL, DELH dan DPLH