Mata kuliah ini membahas tentang desentralisasi fiskal sebagai konsekuensi praktik desentralisasi politik dan administratif. Mahasiswa di minta mereproduksi kembali konsep desentralisasi yang memeiliki beragam ruang lingkup, termasuk dalam bidang keuangan. Bahasan tentang konsep keuangan publik di sampaikan sebagai pengantar. Berikutnya mahasiswa diajak belajar tentang kebijakan desentralisasi fiskal di indonesia dengan melihat mekanisme DAU, DAK, DBH dan dana OTSUS.

1. Mahasiswa memahami konsep desentralisasi dalam ruang lingkup keuangan publik
2. Mahasiswa mampu memahami konsep perimbangan keunngan pusat dan daerah sebagai konsekuensi desentralisasi fiskal
3. Mahasiswa memahami kebijakan dan implementasi desentralisasi fiskal di indonesia dalam wujuad DAU, DAK, DBH dan Dana Otoonomi Khusu (OTSUS)
   

1. Gruber, Jonathan. 2005. Public Finance and Public Policy. New York, USA: Worth Publisher.
2. Stiglitz, Joseph E. 2000. Economics of the Public Sector. New York, USA: W.W. Northon and Company.
3. Ratmono, Dwi. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Yogyakarta: UPP SYIM YKPN.
4. Arsyad, Lincolin. 2016. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.
5. Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BLU. Jakarta: Indeks.
6. Sunan, Muammil. 2015. Ekonomi Pembangunan Daerah. Bogor: Mitra Wacana Media.
7. Rahajeng, Anggi. 2016. Perencanaan Pembanguan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Grafika.