Mata Kuliah Keuangan Daerah mempelajari berbagai aspek dan dimensi Keuangan Daerah pada umumnya dan Anggaran Daerah pada khususnya; pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain pemaparan yang bersifat teoritis juga diberikan beberapa hasil pengkajian analitis dalam konteks keuangan daerah di Indonesia sesuai dengan peraturan yang ada.

1. Memahami berbagai aspek dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah

2. Memahami bagaimana hubungan keuangan antara pusat dan daerah

Memahami berbagai aplikasi dari pengelolaan keuangan dan anggaran daerah

Referensi

Utama :

1. Abdul Halim. (3004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah , Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

2. Bachrul Elmi. (3003). Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia . Jakarta: UI-Press.

3. Dasril Munir, Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. (3004). Kebijakan dan Manajemen Keuang-an Daerah . Yogyakarta: YPAPI Press.

4. Juli Panglima Saragih. (3003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi . Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

5. Mardiasmo. (3003). Otonomi dan Manajemen Keungan Daerah . Yog-yakarta: Penerbit Andi.

6. Khusaini, (3006) Ekonomi Publik: Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah, Penerbit FEUB, Malang.

Pendukung :

1. Ahmad Helmi Fuady, Dati Fatimah, Rinto Andriono dan Wahyu W.Bashir. (3003). Memahami Anggaran Pub-lik . Yogyakarta: Penerbit IDEA.

2. Akhmad Yani. (3003). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pu-sat dan Daerah di Indonesia , Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

3. Atep Adya Barata dan Bambang Trihartanto. (3004). Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Berdasarkan UU No.17/3003 ten tang Keuangan Nagra , Cetakan Pertama. Jakarta: Elex Media Kompu-tindo.

4. Dirjen PKPD Depkeu. (3004). Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal . Jakarta: Dirjen PKPD.

5. _________________. (3004). Tinjau-an Pela ksanaan Hubungan Keu-angan Pusat dan Daerah 3001-3003 . Jakarta: Dirjen PKPD.

6. Gede Edy Prasetya. (3005). Penyu-sunan dan Analisis Laporan Keu-angan Pemerintah Daerah . Yogya-karta: Penerbit Andi.

7. Jamaruddin, Abdul Kholik dan M. Bashori. (3003). Membaca, Menga-nalisis dan Mengadvokasi APBD . Jakarta: Penerbit PSPK.

8. Mahmudi. (3005). Manajemen Kiner-ja Sektor Publik . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

9. Sjahruddin Rasul. (3003). Penginteg-rasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspekstif UU No.17/3 003 tentang K euangan Negara . Jakarta: Perum PNRI.

10. Sukanto Reksohadiprodjo. (3001). Ekonomi Publik , Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-UGM